TURISIAN.com – Pemerintah Kabupaten Bogor mengingatkan bahwa kelestarian lingkungan di wilayahnya bukan hanya menyangkut kepentingan lokal.
Kerusakan ekologi di daerah hulu itu diyakini akan berimbas langsung ke kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika mengatakan posisi Kabupaten Bogor sebagai kawasan hulu menjadikannya penyangga utama wilayah metropolitan tersebut.
Menurut dia, sekitar 50 persen kawasan penyangga Jabodetabek berada di Kabupaten Bogor.
“Secara geografis kita berada di area hulu dan menengah. Sekitar 50 persen Jabodetabek ada di Kabupaten Bogor dan posisinya berada di hulu,” ujar Ajat, Minggu 14 Juni 2026.
Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan penanaman bambu dan sarasehan. Hadir juga dalam acara tersebut Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat.
Ajat menuturkan, setiap kerusakan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Bogor berpotensi menimbulkan dampak berantai hingga ke wilayah hilir.
Karena itu, upaya konservasi dan penghijauan di daerah tersebut memiliki arti strategis. Bukan hanya bagi masyarakat Bogor, melainkan juga bagi jutaan penduduk Jabodetabek.
Kabupaten Bogor, kata dia, memiliki luas wilayah hampir lima kali lipat dibandingkan DKI Jakarta.
Dengan bentang alam yang didominasi kawasan hulu dan daerah resapan air, kabupaten ini menjadi salah satu penyangga ekologis terpenting bagi kawasan metropolitan.
Atas dasar itu, pemerintah daerah berupaya memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat, komunitas lingkungan, dan masyarakat.
Konservasi kawasan hulu
Berbagai program penghijauan serta konservasi kawasan hulu terus didorong untuk menjaga fungsi ekologis wilayah tersebut.
“Kami sangat senang apabila secara kolaboratif dan terintegrasi kita menata lingkungan Kabupaten Bogor, karena dampaknya mempunyai nilai secara nasional, khususnya untuk wilayah Jabodetabek,” kata Ajat.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat memuji sejumlah inisiatif pelestarian lingkungan yang berkembang di Kabupaten Bogor.
Salah satunya adalah gerakan penanaman bambu yang melibatkan kelompok masyarakat dan komunitas lingkungan.
Menurut Jumhur, agenda pemulihan lingkungan tidak dapat hanya bertumpu pada pemerintah. Keterlibatan masyarakat menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan ekosistem.
“Gerakan lingkungan bukan gerakan milik pemerintah saja, tapi justru yang utama adalah milik masyarakat,” ujar Jumhur.
Ia mengatakan pemerintah saat ini tengah mendorong gerakan yang disebut sebagai “tobat ekologis nasional”.
Program tersebut ditujukan untuk mengajak berbagai elemen masyarakat terlibat dalam pemulihan lingkungan.
Mulai dari rehabilitasi lahan kritis hingga penanaman bambu di kawasan yang membutuhkan perlindungan ekologis.
Bagi pemerintah, menjaga Kabupaten Bogor berarti menjaga salah satu benteng lingkungan terakhir bagi Jabodetabek.
Ketika kawasan hulu tetap lestari, risiko bencana dan tekanan ekologis di wilayah hilir dapat ditekan.
Sebaliknya, kerusakan di hulu berpotensi menghadirkan persoalan yang dampaknya meluas jauh melampaui batas administrasi Kabupaten Bogor. ***
