TURISIAN.com – Tumpukan sampah di Bali kini menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar yang mengiringi gemerlap industri pariwisata Pulau Dewata tersebut.
Di tengah derasnya arus wisatawan dan investasi yang masuk ke Pulau Dewata, pemerintah mengingatkan satu hal. Bahwa persoalan sampah dapat menggerus reputasi Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia.
Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengatakan pengelolaan sampah tidak lagi sekadar urusan kebersihan lingkungan, melainkan menyangkut daya saing dan keberlanjutan sektor pariwisata.
Karena itu, pemerintah mendorong pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe (Horeka) lebih aktif berkoordinasi apabila menghadapi kendala dalam mengelola sampah.
Pernyataan itu disampaikan Ni Luh saat mengikuti Rapat Koordinasi Optimalisasi Peran Horeka bersama Kementerian Lingkungan Hidup di Bali, Selasa, 9 Juni 2026.
Menurut dia, peningkatan jumlah wisatawan memang membawa dampak positif terhadap perekonomian daerah.
Investasi pariwisata, termasuk penanaman modal asing, terus bertumbuh. Namun, di saat yang sama tekanan terhadap lingkungan juga semakin besar.
“Persoalan sampah menjadi salah satu tantangan utama yang harus segera ditangani,” kata Ni Luh.
Sampah Rumah Tangga
Sementara itu, data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan Bali menempati urutan kedelapan penyumbang timbulan sampah nasional.
Sebagian besar sampah berasal dari rumah tangga dengan porsi mencapai 73,97 persen.
Sementara sektor perdagangan dan kawasan komersial menjadi penyumbang terbesar berikutnya.
Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar tercatat sebagai wilayah dengan kontribusi sampah terbesar.
Ketiganya merupakan pusat aktivitas wisata yang selama ini menjadi magnet utama wisatawan domestik maupun mancanegara.
Besarnya volume sampah di daerah tujuan wisata itu bahkan mendapat perhatian langsung dari Presiden dalam rapat koordinasi nasional awal tahun ini.
Bali disebut sebagai salah satu wilayah prioritas dalam penanganan persoalan sampah nasional.
Selama setahun terakhir, Kementerian Pariwisata bersama Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pemetaan terhadap pengelolaan sampah di sektor Horeka.
Implementasi aturan
Hasilnya menunjukkan sejumlah persoalan yang masih menghambat. Di antaranya pengelolaan sampah organik di hotel dan fasilitas TPS 3R yang belum optimal.
Kemudian, penumpukan sampah akibat penutupan Tempat Pembuangan Akhir Suwung. Hingga persoalan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang terkendala tingginya biaya pengangkutan.
Masalah lain muncul pada tingkat implementasi aturan. Meski pemerintah telah mewajibkan pelaku usaha mengelola sampah secara mandiri.
Namun, praktik di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 yang mewajibkan pemilahan sampah ke dalam lima kategori.
Kendati demikian, pemerintah mencatat sebagian besar pelaku usaha telah mulai melakukan pengelolaan sampah.
Baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Lebih dari 67 persen pelaku Horeka tercatat menggunakan jasa pengelola sampah swasta.
Menurut Ni Luh, pendekatan pembinaan dan edukasi perlu lebih dikedepankan dibandingkan penegakan sanksi.
Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, pelaku usaha membutuhkan pendampingan.
Hal ini agar mampu memenuhi kewajiban pengelolaan sampah tanpa mengganggu keberlangsungan usahanya.
Ia menilai keberhasilan penanganan sampah tidak bisa dibebankan kepada satu pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat harus bergerak dalam satu irama.
Penyamaan standar pengelolaan sampah, kejelasan mekanisme evaluasi. Serta penguatan pengawasan menjadi syarat penting agar Bali tidak hanya ramai dikunjungi wisatawan, tetapi juga mampu menjaga kualitas lingkungannya.
Bagi pemerintah, menjaga Bali tetap bersih bukan sekadar urusan estetika.
Di pulau yang mengandalkan pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi, persoalan sampah dapat menentukan apakah citra destinasi itu tetap bersinar atau justru memudar di mata dunia. ***
