TURISIAN.com — Anggaran pariwisata tahun depan naik-turun di antara tabel, target, dan janji. Kementerian Pariwisata ingin memastikan uang negara tak sekadar habis menjadi kegiatan seremonial.
Sebanyak Rp1,51 triliun disiapkan pada 2027 untuk mendongkrak kontribusi pariwisata terhadap perekonomian sekaligus memperlebar manfaatnya bagi masyarakat di daerah.
Sementaraitu Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana membawa agenda itu ke meja Komisi VII DPR RI dalam rapat kerja pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata dan Kementerian UMKM Tahun Anggaran 2027.
Rapat tersebut dipimpin Evita Nursanty, pimpinan Komisi VII dari Fraksi PDIP.
Bagi Widiyanti, perdebatan anggaran semestinya tak berhenti pada soal besar-kecilnya pagu. Ukurannya adalah apa yang dihasilkan dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah.
“Pembahasan anggaran bukan semata-mata mengenai besaran anggaran. Tetapi mengenai bagaimana setiap rupiah uang negara diterjemahkan menjadi program kerja yang tepat sasaran,” ujar Widiyanti.
Kementerian Pariwisata mendapat pagu Rp1.509.057.247.000 untuk 2027. Dana itu akan digunakan untuk mengejar indikator kinerja utama.
Sekaligus menyelesaikan sejumlah persoalan yang masih membelit pembangunan pariwisata.
Ada sejumlah pos yang mendapat tambahan amunisi. Anggaran Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur meningkat dari Rp39,43 miliar menjadi Rp48,54 miliar.
Tugas Pembantuan
Deputi Bidang Industri dan Investasi juga naik dari Rp21,69 miliar menjadi Rp26,33 miliar.
Kenaikan anggaran juga terjadi pada Tugas Pembantuan. Pagu meningkat dari Rp17,86 miliar menjadi Rp19,76 miliar.
Pemerintah berharap skema tersebut dapat memperluas pembangunan pariwisata hingga ke berbagai provinsi, tak terkonsentrasi di destinasi yang selama ini sudah populer.
Di atas kertas, sejumlah program unggulan telah disiapkan. Kementerian Pariwisata menyebut Peningkatan Keselamatan Berwisata, Desa Wisata, Pariwisata Berkualitas, Event by Indonesia, dan Tourism 5.0 sebagai program utama pada 2027.
BACA JUGA: Kemenpar Memperluas Jejaring, Mengejar Pariwisata Berkualitas
Di tingkat destinasi, pemerintah menargetkan bantuan peningkatan amenitas dan aksesibilitas naik dari 92 unit pada 2026 menjadi 150 unit pada 2027.
Program keselamatan berwisata akan menyasar 24 lokasi.
Target itu menunjukkan bahwa persoalan pariwisata tidak semata soal mendatangkan wisatawan. Infrastruktur yang layak, akses yang mudah, dan keselamatan pengunjung menjadi bagian dari pekerjaan rumah yang harus dibereskan jika industri ini ingin tumbuh lebih berkualitas.
Digitalisasi pun mendapat porsi. Kementerian Pariwisata akan memperkuat Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional atau SISPARNAS serta Jaringan Desa Wisata atau JADESTA.
Lebih Presisi
Sementara itu melalui JADESTA, pemerintah menargetkan tersedia lebih dari 6.300 data dan informasi desa wisata.
Sedangkan untuk SISPARNAS diarahkan menyediakan data atraksi pariwisata di 38 provinsi.
Data tersebut diharapkan menjadi fondasi pengambilan kebijakan yang lebih presisi. Pemerintah tak lagi sekadar menghitung jumlah wisatawan yang datang.
Tetapi juga ingin mengetahui apa yang mereka cari, ke mana mereka bergerak, dan seberapa besar uang mereka berputar di daerah.
Target ekonominya pun dipatok cukup tinggi.
Pada 2027, kunjungan wisatawan mancanegara ditargetkan mencapai 17,6 juta hingga 19,1 juta kunjungan. Perjalanan wisatawan nusantara dipatok 1,28 miliar perjalanan.
Investasi pariwisata ditargetkan mencapai Rp71 triliun, sedangkan devisa pariwisata diproyeksikan sebesar US$25,5 miliar hingga US$28,6 miliar.
Angka-angka tersebut bukan tanpa pijakan. Pada semester pertama 2026, Kementerian Pariwisata mencatat 7,45 juta kunjungan wisatawan mancanegara.
Devisa pariwisata mencapai US$8,43 miliar. Pada periode yang sama, perjalanan wisatawan nusantara mencapai 0,63 miliar perjalanan dan investasi pariwisata Rp39,68 triliun.
Tantangannya adalah mengubah angka pertumbuhan itu menjadi perputaran ekonomi yang benar-benar terasa. Pariwisata tidak cukup hanya ramai di pintu masuk destinasi.
Peningkatan Pagu
Ia harus menghidupi hotel, restoran, transportasi, pelaku ekonomi kreatif, pedagang kecil, pengelola desa wisata, hingga usaha mikro di sekitar kawasan wisata.
Karena itu, efektivitas anggaran menjadi pertaruhan. Peningkatan pagu harus berbanding lurus dengan kualitas program dan manfaat yang diterima masyarakat.
“Kami berkomitmen memastikan seluruh program yang direncanakan dapat dijalankan dengan baik dan akuntabel,” kata Widiyanti.
Pemerintah ingin membangun pariwisata yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Namun pada akhirnya, keberhasilan anggaran Rp1,5 triliun itu tidak akan ditentukan oleh tebalnya dokumen perencanaan.
Ukurannya sederhana: seberapa banyak manfaatnya sampai ke masyarakat. ***
