TURISIAN.com— Pemerintah memperluas jejaring kerja sama untuk memperkuat daya saing pariwisata Indonesia. Kementerian Pariwisata tak hanya membidik pasar wisatawan mancanegara.
Tetapi juga membenahi destinasi, pendidikan, hingga pemerataan arus kunjungan wisatawan.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan kolaborasi menjadi salah satu cara pemerintah menjadikan pariwisata sebagai penggerak ekonomi.
Sektor ini diharapkan tak berhenti sebagai mesin devisa, melainkan membuka lapangan kerja dan memperluas manfaat pembangunan.
“Tujuan kami jelas, menjadikan pariwisata sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Pencipta lapangan kerja dan sumber devisa. Sekaligus jalan menuju pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Widiyanti dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.
Sementara itu salah satu contoh kerja sama itu berlangsung setelah kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia pada Juli lalu.
Modi, antara lain, mengunjungi Kompleks Candi Prambanan. Kunjungan tersebut dimanfaatkan pemerintah untuk menggenjot promosi Indonesia di pasar India. Sekaligus memperluas jejaring dalam mengkampanyekan keindahan Indonesia.
Kementerian Pariwisata mengandalkan kanal Wonderful Indonesia, media India dan internasional, kampanye digital, iklan, serta kerja sama dengan pelaku industri pariwisata.
Promosi kemudian diteruskan dengan familiarization trip yang melibatkan agen perjalanan dan online travel agent dari India.
Widiyanti berharap sorotan publik India terhadap kunjungan Modi ikut mengerek minat wisatawan. Prambanan menjadi salah satu pintu masuk untuk memperkenalkan destinasi lain di Indonesia.
“Diharapkan dapat meningkatkan minat mereka untuk datang ke Indonesia, mengenal Prambanan, serta menjelajahi lebih banyak destinasi di berbagai daerah,” ujarnya.
Pariwisata Masuk Sekolah Rakyat
Kerja sama pemerintah juga merambah bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial. Kementerian Pariwisata menggandeng Kementerian Sosial untuk mendukung Program Sekolah Rakyat.
Kementerian Pariwisata menyediakan lahan di kawasan Politeknik Pariwisata NHI Bandung untuk pembangunan sarana pendidikan dan fasilitas pendukung.
Kerja sama itu juga mencakup penguatan kurikulum sadar wisata dan sinkronisasi program peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa wisata dan destinasi.
BACA JUGA: Pariwisata Indonesia Menjaga Ritme di Tengah Gejolak Geopolitik Global
Ada pula rencana membuka jalur pendidikan lanjutan bagi lulusan Sekolah Rakyat. Sebanyak 20 persen kuota disiapkan bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Pariwisata melalui program beasiswa.
Langkah itu menunjukkan upaya pemerintah menghubungkan pariwisata dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Sedangkan bagi masyarakat di sekitar destinasi diharapkan tak hanya menjadi penonton dari geliat industri wisata.
Membagi Beban Bali
Persoalan lain yang hendak dibenahi adalah ketimpangan persebaran wisatawan di Bali. Selama ini, sebagian besar aktivitas pariwisata terkonsentrasi di Bali Selatan.
Kementerian Pariwisata ikut dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengenai pengembangan wilayah Bali yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Pemerintah akan menyusun masterplan dispersi wisatawan untuk mengalihkan sebagian arus kunjungan ke Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat.
Rencana itu tak hanya berkaitan dengan promosi. Pemerintah akan mengiringinya dengan peningkatan konektivitas, pelayanan dasar, pengelolaan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.
Targetnya adalah pertumbuhan pariwisata yang tidak menumpuk di satu kawasan. Destinasi yang selama ini berada di luar jalur utama diharapkan memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang.
Menjaga Status Geopark
Kementerian Pariwisata juga memperkuat destinasi berbasis alam dan geologi. Di Belitung, Widiyanti meninjau persiapan revalidasi Belitong UNESCO Global Geopark yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.
Pemerintah mendukung persiapan itu dengan memasang rambu di sejumlah geosite prioritas, menyediakan papan informasi dwibahasa, dan menggelar seminar internasional.
Di daerah tersebut, Kementerian Pariwisata juga mendorong integrasi Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis melalui Koperasi Desa bersama Kementerian Koperasi.
Integrasi itu ditujukan untuk memperkuat usaha masyarakat, memperluas pemasaran produk lokal, dan memastikan kegiatan wisata memberikan manfaat langsung bagi warga desa.
Begitu pun upaya serupa dilakukan di Jawa Timur. Pemerintah meninjau kesiapan Geopark Ijen menghadapi revalidasi UNESCO Global Geopark. Targetnya mempertahankan predikat green card.
Event Jadi Mesin Ekonomi Daerah
Pemerintah juga menggunakan event sebagai salah satu kendaraan untuk mengembangkan pariwisata berkualitas.
Melalui Karisma Event Nusantara 2026, Kementerian Pariwisata mendukung 125 event daerah yang tersebar di 38 provinsi.
Hingga akhir Juli, 61 event telah berlangsung. Dari 47 kegiatan yang sudah dievaluasi, jumlah pengunjung mencapai 4,77 juta orang. Transaksi ekonomi langsung tercatat Rp276,84 miliar.
Rangkaian acara tersebut turut melibatkan ribuan UMKM, pekerja seni, dan tenaga kerja.
Angka itu menjadi indikator bahwa event pariwisata bukan sekadar perkara mendatangkan wisatawan.
Di balik panggung pertunjukan dan keramaian, ada perputaran uang yang menyentuh pelaku usaha dan masyarakat setempat.
Bagi pemerintah, arah pengembangan pariwisata kini bukan semata mengejar jumlah kunjungan, tetapi juga memperluas jejaring.
Destinasi harus lebih berkualitas, wisatawan perlu tersebar, masyarakat lokal mesti memperoleh manfaat, dan Indonesia harus semakin kompetitif di pasar global. ***
