TURISIAN.com – Tokoh pariwisata Jawa Barat, Henry Husada, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kota Bandung dalam menghadirkan inovasi digital berbasis data geopasial.
Menurutnya, pendekatan ini menjadi fondasi penting untuk menciptakan tata kelola kota yang lebih terbuka dan akuntabel.
“Dengan penerapan inovasi ini, kita harapkan pengelolaan tata ruang menjadi lebih transparan,” ujar Henry.
Ia juga menekankan bahwa sistem berbasis data memungkinkan partisipasi publik yang lebih luas. Karena dengan cara ini, masyarakat dapat mengakses dan memahami informasi tata ruang secara langsung.
Hal ini dinilai mampu mendorong pembangunan kota yang lebih berkelanjutan dan terarah.
Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang Diciptabintar, Deni Pathudin, menjelaskan bahwa salah satu langkah strategis dalam implementasi sistem geospasial tersebut adalah pengembangan platform Bandung Smart Map Pro (BSM Pro).
Sedangkan platform ini sendiri merupakan evolusi dari sistem sebelumnya yang telah digunakan sejak 2017.
“BSM Pro dirancang untuk mempermudah akses informasi spasial, mulai dari zonasi wilayah hingga potensi lahan,” ujar Deni dalam talkshow di Radio Sonata, Kamis, 16 April 2026.
Ia menambahkan, pengembangan platform ini melalui beberapa tahap, mulai dari Bandung Smart Map (BSM). Termasuk, kemudian BSM Plus, hingga kini menjadi sistem yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam bentuk BSM Pro.
Calon Investor
Sedangkan kehadiran BSM Pro dinilai membawa manfaat luas. Selain menjadi sumber informasi tata ruang bagi masyarakat, platform ini juga dapat dimanfaatkan oleh calon investor. Khususnya, dalam menentukan lokasi pembangunan.
Melalui analisis data spasial, investor dapat memastikan kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang sebelum melakukan investasi.
Bahkan, data yang tersedia dapat menjadi referensi penting, termasuk bagi orang tua dalam memahami sistem zonasi pendidikan.
Meski demikian, Deni mengakui bahwa pengembangan sistem data geopasial ini menghadapi tantangan yang tidak ringan.
Dinamika perubahan fisik kota yang sangat cepat. Seperti pembangunan gedung baru, perubahan fungsi bangunan. Hingga, munculnya bangunan di sempadan sungai menjadi kendala utama dalam menjaga akurasi data.
“Perubahan di lapangan seringkali lebih cepat dibandingkan proses validasi data, sehingga pembaruan data harus dilakukan secara berkelanjutan,” ujarnya. ***
