TURISIAN.com – Pertemuan tokoh UMKM Henry Husada dengan Brigjen TNI Andi Suci Agustiansyah, Direktur Penindakan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) Kejaksaan Agung, bukan sekadar agenda silaturahmi.
Di balik pertemuan tersebut, mengemuka diskusi mengenai pentingnya membangun sinergi dalam memperkuat penegakan hukum di Indonesia.
Percakapan keduanya menjadi ruang bertukar pandangan sekaligus momentum untuk mendorong kesadaran hukum di tengah masyarakat.
Henry Husada mengatakan, sosok Andi Suci memberikan perspektif yang menurutnya inspiratif mengenai penegakan hukum.
Ia melihat Andi memiliki visi yang terbuka terhadap kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Saya melihat visi Pak Andi terhadap penegakan hukum di negeri ini sangat memberikan inspirasi. Beliau sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak. Khususnya, dalam menyosialisasikan pentingnya ketaatan hukum bagi warga Indonesia,” kata Henry.
Menurut Henry, penegakan hukum tidak semata-mata berbicara mengenai tindakan setelah terjadi pelanggaran.
Kesadaran masyarakat untuk memahami dan menaati aturan juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem hukum yang sehat.
Dalam pertemuan itu, Andi Suci juga menekankan pentingnya penguatan sinergi antarlembaga.
Komunikasi dan kerja sama lintas institusi dinilai menjadi kunci agar proses hukum dapat berjalan secara efektif.
Sinergi tersebut, kata Andi, diperlukan untuk memastikan proses penegakan hukum berlangsung secara lancar, transparan, dan akuntabel.
Koordinasi yang baik di antara berbagai pihak juga menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Bagi Henry, gagasan tersebut relevan dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan kepastian, keterbukaan, dan rasa keadilan dalam proses hukum.
Pertemuan itu pun menjadi pengingat bahwa membangun kesadaran hukum bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum.
Dunia usaha, masyarakat, dan berbagai elemen bangsa memiliki ruang untuk ikut mengambil bagian.
Dari sebuah pertemuan, lahir satu pesan sederhana: penegakan hukum yang kuat membutuhkan komunikasi yang terbuka, kolaborasi yang luas. Serta komitmen bersama untuk menjunjung aturan.
