TURISIAN.com – Menteri Kebudayaan Fadli Zon melihat Jawa Barat bukan sekadar wilayah administratif. Melainkan lanskap kebudayaan yang kaya namun masih menunggu penguatan yang lebih terarah.
Di kantornya di Jakarta, Kamis lalu, ia menerima rombongan Panitia Khusus DPRD Jawa Barat yang tengah merancang Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan.
Sebuah upaya yang, di atas kertas, terdengar menjanjikan, tetapi di lapangan kerap tersendat oleh lemahnya ekosistem.
Fadli berbicara tentang hal yang berulang kali didengungkan pemerintah pusat: promosi, revitalisasi, dan penguatan komunitas.
Namun kali ini, ia menekankan pentingnya kesinambungan. Festival budaya, kata dia, tak boleh sekadar menjadi perayaan sesaat.
Situs budaya tak cukup hanya dipugar tanpa dihidupkan kembali; dan komunitas seni tak bisa terus berjalan tanpa dukungan yang konsisten.
Pertemuan itu menjadi semacam ruang sinkronisasi. Yakni, antara pusat yang merumuskan arah dan daerah yang menjalankan realitas.
Fadli mengingatkan, pemajuan kebudayaan bukan proyek jangka pendek. Ia membutuhkan kerja bersama yang rapi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah.
Termasuk, para pelaku budaya yang selama ini justru sering bergerak sendiri-sendiri.
Di sisi lain meja, Ketua DPRD Jawa Barat, Bucky Wibawa, menggarisbawahi persoalan klasik. Yaitu, regulasi tanpa dukungan konkret hanya akan menjadi dokumen.
Ia berharap Raperda yang tengah disusun tidak berhenti sebagai norma, melainkan diikuti keberpihakan anggaran dan kebijakan yang nyata dari pusat.
Nada serupa disampaikan Ketua Pansus, Ahab Siabudin. Baginya, kebudayaan tak seharusnya menjadi pelengkap pembangunan, melainkan fondasi.
Tanpa itu, pembangunan daerah akan kehilangan arah dan identitasnya.
Di balik pernyataan-pernyataan itu, terselip satu pertanyaan lama yang belum sepenuhnya terjawab. Sejauh mana kebudayaan benar-benar ditempatkan sebagai arus utama pembangunan. Bukan sekadar jargon yang kembali diulang dalam setiap pertemuan resmi. ***
