TURISIAN.com – Kementerian Pariwisata mempertegas langkah konsolidasi di sektor pendidikan vokasi. Melalui Rapat Koordinasi Politeknik Pariwisata (Poltekpar), kementerian ini berupaya merapikan barisan.
Tujuannya, untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang lebih tangguh dan relevan dengan kebutuhan industri.
Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar, Martini M Paham—akrab disapa Diah—menyebut forum yang berlangsung 8–10 April 2026 di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, itu sebagai pijakan awal merumuskan arah bersama.
“Rapat ini memastikan rekomendasi strategis tidak berhenti sebagai wacana. Melainkan dapat dijalankan secara terarah dalam periode pembangunan 2025–2029,” ujarnya, Rabu, 15 April 2026.
Pada hari pertama, pembahasan mengerucut pada pembenahan kelembagaan. Poltekpar diminta menyusun rencana strategis yang tak sekadar administratif, melainkan menjawab kebutuhan nyata industri.
Revitalisasi pendidikan vokasi menjadi kata kunci, dengan penekanan pada pendekatan job matching dan kurikulum berbasis industri.
“Keterkaitan antara lulusan dan dunia kerja menjadi penentu,” kata Diah.
Memasuki hari kedua, fokus bergeser pada kerja sama internasional dan penguatan kurikulum. Program Sustainable Tourism Education Development (STED) yang dijalankan bersama Swisscontact sejak 2018 kembali disorot.
Metode pembelajaran
Program ini mendorong penerapan industry-based curriculum, magang terstruktur, hingga metode pembelajaran berbasis proyek.
Kemenpar mengklaim, program tersebut mulai memperlihatkan dampak pada peningkatan kompetensi lulusan.
Hari ketiga diisi dengan pembahasan regulasi terbaru, termasuk implementasi Permendikti Saintek Nomor 52 Tahun 2025 tentang profesi dan karier dosen.
Regulasi ini menekankan sistem karier yang lebih terstruktur, berbasis kinerja. Serta penguatan peran dosen dalam tridharma perguruan tinggi.
Namun, sejumlah kendala masih mengemuka, terutama dalam integrasi penilaian kinerja dan pengelolaan beban kerja.
Kemenpar juga menggulirkan rencana pembentukan task force percepatan karier dosen Poltekpar.
Tujuannya, mendorong kenaikan jabatan akademik secara lebih sistematis. Tak semata bertumpu pada angka kredit, tetapi juga kualitas kontribusi dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
Di sisi lain, kementerian membuka peluang kerja sama dengan Kementerian UMKM untuk memperkuat kewirausahaan pariwisata.
Poltekpar diarahkan menjadi simpul inkubasi bisnis melalui skema co-incubation, living lab, hingga business matching.
“Kami ingin melahirkan wirausaha pariwisata yang inovatif dan berdaya saing,” ujar Diah.
Bagi Kemenpar, Poltekpar bukan sekadar lembaga pendidikan, melainkan lokomotif penggerak SDM pariwisata yang adaptif dan berorientasi global.
Penyelarasan kebijakan, pembenahan tata kelola, serta penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi pekerjaan rumah yang tak ringan.
“Kolaborasi harus diperluas. Hambatan administratif perlu dipangkas. Yang kita kejar adalah langkah konkret dan berdampak,” kata Diah. ***
