TURISIAN.com – Kementerian Pariwisata bangun kolaborasi dengan stakeholder pariwisata lainnya.
Cara ini dilakukan untuk memperkuat rantai pasok di destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) Borobudur.
Kolaborasi tersebut dilakukan dengan Pertamina, Telkom, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Badan Otorita Borobudur.
Tujuannya yakni ingin meraih komitmen kerja sama rantai pasok UMKM dan hotel senilai Rp2,889 miliar.
Direktur Manajemen Industri Kemenparekraf Anggara Hayun Anujuprana mengatakan pihaknya juga memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Mereka diajak untuk membangun bisnis yang lebih sustanaible. Melalui beberapa pelatihan, diskusi dan temu bisnis.
BACA JUGA: Kemenparekraf Bidik 1,5 Juta Turis Kaya untuk Datang ke Bali
Seluruh UMKM yang hadir dalam temu bisnis sudah melalui proses kurasi, upskilling, dan pendampingan.
Hal ini, agar pelaku UMKM memiliki produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan hotel.
“Sebanyak 100 UMKM ini telah melalui proses kurasi bersama dengan melibatkan Pemda, Badan Otorita Borobudur, Telkom, dan Pertamina. Kemudian mengikuti program peningkatan kapasitas usaha (upskilling) selama 3 hari, lalu dilanjutkan dengan pendampingan selama 1 bulan,” ujar Anggara saat kegiatan Temu Bisnis Penguatan Rantai Pasok UMKM dengan Hotel sekitar DPSP Borobudur di Jogja Expo Center, baru-baru ini.
UMKM Tandatangani PKS
Ia menjelaskan, pada akhir sesi, pihak hotel dan perwakilan UMKM akan menandatangani perjanjian kerja sama (PKS).
Setelah ditandatanganinya PKS tersebut, Kemenparekraf akan terus melakukan pendampingan agar dapat terjalin hubungan bisnis yang berkelanjutan antara UMKM dengan industri hotel.
“Kami akan mengawal tindak lanjut kegiatan temu bisnis ini agar dapat terbentuk kerja sama yang berkelanjutan,” kata Hayun.
BACA JUGA: Ajang Miss Global Bisa Mempercepat Pemulihan Pariwisata Bali, Ini Kata Sandiaga
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata DIY, Singgih Raharjo, mendukung penuh berlangsungnya kegiatan temu bisnis ini.
Hal itu dikarenakan kegiatan ini akan mendorong penggunaan produk UMKM oleh hotel dan pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Kegiatan temu bisnis akan mendorong dan meningkatkan penggunaan produk UMKM dalam pemenuhan kebutuhan hotel, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian masyarakat,” katanya terkait Kementerian Pariwisata bangun kolaborasi itu.
Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 22 – 23 Juni 2022, di Jogja Expo Center itu diikuti oleh 36 hotel, 57 UMKM Kuliner, 19 UMKM Fashion, dan 24 UMKM Kriya.
Serta dihadiri General Manager dari sejumlah hotel ternama di Yogyakarta dan Magelang seperti Ibis Styles, Swiss-Bel Boutique, The Atrium Hotel and Resort, Grand Ambarukmo, dan lain-lain.
Hadir 3 Startup dengan Inovasi Berbeda
Pjs Vice President Corporate Communication Pertamina Heppy Wulansari mengungkapkan kegembiraannya atas antusiasme peserta temu bisnis, baik dari UMKM maupun hotel. Mereka dapat saling melakukan komunikasi dan bernegosiasi secara langsung hingga terjadi kesepakatan bisnis.
BACA JUGA: Kemenparekraf Dorong Ekonomi Hijau Berkelanjutan, Ini Alasannya
Dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh 3 startup yaitu Ralali, Surplus, dan Jumpstart. Ketiga startup tersebut memiliki beragam inovasi berbeda yang dapat mendorong perkembangan bisnis pelaku UMKM.
Seperti Ralali yang mendorong digitalisasi bisnis UMKM, Jumpstart yang memberikan peluang perluasan pasar dengan menggunakan vending machine, dan Surplus yang memberikan solusi untuk meminimalisasi sampah makanan bagi pelaku UMKM dan hotel.
Heppy menambahkan bahwa Pertamina terus berupaya mendampingi UMKM binaannya agar Go Global melalui berbagai program pembinaan seperti UMK Academy dan Pertamina SMEXPO.
“Pertamina SMEXPO merupakan tempat belajar bagi UMKM dalam menggunakan marketplace sebagai tools dalam peningkatan jangkauan pasar,” ujar Heppy.
Pertamina juga senantiasa mendukung pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) melalui implementasi program-program berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance) di seluruh wilayah operasionalnya.
Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab lingkungan dan sosial (TJSL), demi mewujudkan manfaat ekonomi di masyarakat. ***
