TURISIAN.com – Asosiasi General Manager Hotel Indonesia (IHGMA) mengungkapkan bahwa mereka belum pernah duduk bersama dengan perwakilan pemerintah. Khususnya, untuk membahas dampak dari kebijakan efisiensi anggaran terhadap industri perhotelan.
Dalam konferensi pers pada Selasa, 4 Maret 2025, asosiasi ini memaparkan hasil survei yang melibatkan 312 hotel di seluruh Indonesia.
Kesimpulannya? Efisiensi anggaran memukul telak pendapatan hotel, terutama yang bergantung pada tamu bisnis.
Hotel Kehilangan 35 Persen Okupansi
Sementara itu, Wakil Ketua Umum IHGMA, Garna Sobhara Swara, membeberkan angka yang mencemaskan.
“Dari riset yang kami lakukan, secara rata-rata, hotel kehilangan jumlah kamar terisi hingga 35 persen,” ujarnya.
Angka ini menjadi alarm bagi industri perhotelan yang selama ini mengandalkan kunjungan tamu bisnis dan acara yang didanai oleh anggaran pemerintah.
Usulkan Empat Solusi
Untuk mengurangi dampak kebijakan ini, IHGMA mengajukan empat rekomendasi kepada pemerintah:
- Insentif Pajak – Pengurangan atau pembebasan pajak hotel agar industri tetap bernapas.
- Efisiensi Bertahap – Implementasi efisiensi anggaran secara bertahap agar dampaknya bisa dievaluasi.
- Subsidi Langsung – Bantuan keuangan bagi hotel agar tetap beroperasi dan menghindari PHK massal.
- Relaksasi Regulasi – Pelonggaran kebijakan operasional untuk mendukung daya saing hotel.
BACA JUGA: Safari Ramadhan PHRI Jawa Barat ke-33 Resmi Dibuka di eL Hotel Bandung
Sedangkan, Ketua Umum IHGMA, I Gede Arya Pering, menegaskan bahwa asosiasi memahami urgensi efisiensi anggaran dari perspektif pemerintah.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa dampaknya nyata dan luas.
“Bukan hanya pemilik hotel yang terdampak, tetapi juga pekerja, pemasok, hingga UMKM yang berhubungan dengan sektor ini,” katanya.
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi ancaman serius.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya bisa merembet ke sektor lain, menciptakan efek domino yang merugikan perekonomian nasional.
Perlu Dialog, Bukan Sekadar Kebijakan Sepihak
Efisiensi anggaran adalah keniscayaan dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, kebijakan ini harus diiringi dengan diskusi yang matang antara pemerintah dan pelaku industri.
Jika tidak, sektor perhotelan yang selama ini menopang pariwisata dan perekonomian lokal bisa kehilangan daya tahannya.
Pemerintah dan pelaku usaha perlu duduk bersama, bukan sekadar bereaksi setelah badai datang. ***
