TURISIAN.com – Ada kabar gembira khususnya untuk sobat turisian yang berdomisili di Kota Bandung dan Sekitarnya
Karena, sobat Turisian sudah bisa wara-wiri mengelilingi Kota Bandung tanpa perlu mengeluarkan ongkos untuk membayar sarana transportasi, alias gratis!
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah mengratiskan biaya untuk transportasi bus ini terhitung mulai bulan Maret 2022.
Apakah betul gratis? Betul sekali, bahkan hal tersebut dituturkan oleh Koswara Hanafi selaku Kepala Dinas Perhubungan Jabar.
BACA JUGA: Alun-alun Bandung, Spot Favorit Ngabuburit di Bulan Ramadhan
Dirinya menjelaskan bahwa, Kota Bandung menjadi salah satu wilayang yang sudah mendapatkan bantuan dari Kementerian Perhubungan dengan menggunakan sistem Buy The Service (BTS), dimana bantuan tersebut berlaku selama tiga tahun.
Dengan demikian, terhitung bulan Maret 2022 hingga 3 tahun kedepan, warga Kota Bandung dan sekitarnya bisa menikmati fasilitas ini tanpa dipungut biaya sepeserpun.
“BTS ini memiliki pola membayar layanan, ada yang hitungannya per kilometer berapa rupiah,” ungkap Koswara Hanafi.
“Sehingga, mau ada penumpang atau tidak, ya tetap akan dibayar, dengan demikian penumpang tidak perlu membayar,” sambungnya.
BACA JUGA: Tourism Malaysia Bakal Gelar Virtual Travel Mart di Bandung
Skemanya, bus gratis ini nanti akan diterapkan pada 18 jalur koridor Bus Rapid Transit (BRT).
Informasi terakhir menyebutkan bahwa, mulai bulan Maret ini setidaknya terhitung sudah ada 5 koridor yang mulai beroperasi.
“Bulan ini pun sudah berjalan di lima koridor,” jelas Kepala Dishub Jabar tersebut kemudian.
Sobat turisian yang ingin menjajal fasilitas dari bus gratis ini wajib mencatat rute yang tersedia ya, karena bus ini memiliki rute tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat.
Untuk saat ini, lima jalur koridor yang telah beroperasi diantaranya adalah Alun-alun-Padalarang, BEC-Baleendah, Dipatiukur-Jatinangor.
BACA JUGA: Dijamin Anti Ribet, 4 Tempat Glamping di Bandung Cocok Melepas Penat
Dua koridor lainnya ialah Leuwipanjang-Dago kemudian yang terakhir adalah Leuwipanjang-Soreang.
Kemudian, Koswara Hanafi menambahkan bahwa, setelah skema BTS selama tiga tahun selesai, nantinya pengelolaan moda transportasi ini akan langsung diambil alih oleh pemerintah daerah.
Sehingga, menurutnya perlu untuk membentuk badan pengelola khusus untuk moda transportasi tersebut.
“Setelah tiga tahun ini selesai dengan skema BTS, nanti pemerintah daerah harus mengambil alih kelolanya dan perlu untuk dibentuk soal siapa saja yang akan mengelola,” ungkap Koswara Hanafi.
Dalam satu koridor, setidaknya terdapat rata-rata lima buah armada bus yang standby untuk beroperasi.
Namun, sekali lagi ditegaskan olehnya bahwa, ketersediaan jumlah armada bus yang standby akan disesuaikan dengan rata-rata volume penumpang di setiap titik koridor.
Berbicara mengenai moda transportasi baru, Koswara Hanafi tidak menampik kemungkinan akan adanya sejumlah pihak yang kontra dengan sarana tersebut.
Maka, dirinya menimbang bahwa perlu segera dibuatkan strategi penanganan yang spesifik untuk meminimalisir konflik yang mungkin akan terjadi kedepannya.
Sejumlah pihak yang mungkin akan kontra dengan moda transportasi baru ini salah satunya adalah angkot.
Koswara berspekulasi bahwa, jika telah terkena irisan pelayanan BRT, mungkin usaha angkot akan meredup sebab kualitas layanan BRT menurutnya tentu ada di atas angkot.
“Biasanya ada irisan dengan pihak angkot, dan kalau sudah terkena irisan pelayanan BRT, mereka (angkot) mungkin akan jadi mati karena kualitas layanan BRT tentunya ada di atas angkot,” imbuhnya.
“Maka dari itulah angkot harus berubah, entah itu di-rerouting atau bisa digabung jadi feedernya BRT,” sambungnya kemudian.
BACA JUGA: Lalu Lalang Pesawat Terbang Melengkapi Nongkrong Asyik di Critical 11 Bandung
Bahkan, dirinya berpendapat bahwa jika penggelut usaha angkot akan menerima jika bisa dilibatkan dalam program ini.
“Angkot bisa kita imbau untuk mengganti jadi bus berukuran 3 perempat, dan jika mereka mengikuti skemanya, para pengusaha angkot akan dibayarkan melalui sistem BTS,” tutur Kepala Dishub Jabar tersebut.
Kembali kepada tujuan semula didirikannya BRT, yakni untuk mengembalikan penggunaan angkutan massal secara masif untuk masyarakat.
Itulah mengapa, pemerintah akan terus berupaya mencari jalan tengah terbaik demi kebaikan pengguna maupun para pelaku usaha angkot itu sendiri.
Kemudian di lain pihak, Yana Mulyana selaku Pelaksana Tugas Wali Kota Bandung berpendapat bahwa perlu adanya koordinasi yang berkelanjutan untuk mempercepat program ini supaya lekas berjalan. ***
