Henry Husada Sebut Kunjungan KSP Dudung Abdurachman Wujud Perhatian Pemerintah kepada Organisasi Kemasyarakatan

Kunjungan KSP
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn)  Dudung Abdurachman foto bersama dengan pengurus PSMTI diskusi eksklusif "PSMTI Business Talks" yang diselenggarakan di Museum Hakka Indonesia, Taman Budaya Tionghoa Indonesia, TMII, Jakarta, baru-baru ini. (Foto: Dok KSP)

TURISIAN.com — Wakil Ketua Umum sekaligus Koordinator Wilayah Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) untuk Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, Henry Husada mengapresiasi kunjungan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn)  Dudung Abdurachman.

Ia berpandangan kunjungan tersebut menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis dalam pembangunan nasional.

Menurut Henry, kehadiran Dudung di Kantor PSMTI bukan sekadar agenda silaturahmi, melainkan momentum penting untuk membangun komunikasi yang lebih erat.

Yakni, antara pemerintah dengan elemen masyarakat, khususnya kalangan pengusaha dan komunitas Tionghoa yang tergabung dalam PSMTI.

“Terima kasih kepada Pak Dudung yang telah menyempatkan hadir di Kantor PSMTI. Banyak hal yang didiskusikan dalam kesempatan tersebut. Yang pasti, kunjungan ini merupakan suatu kehormatan bagi kami,” ujar Henry Husada.

Ia mengatakan, dialog yang terbangun dalam pertemuan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk membuka ruang komunikasi yang konstruktif dengan organisasi kemasyarakatan.

Langkah itu dinilai penting dalam merumuskan berbagai kebijakan yang berdampak langsung terhadap dunia usaha maupun kehidupan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, Senin pekan lalu Dudung Abdurachman mengunjungi PSMTI di Jakarta dalam rangka memperkuat kerja sama guna mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

Museum Hakka Indonesia

Dalam forum diskusi eksklusif PSMTI Business Talks yang digelar di Museum Hakka Indonesia, Taman Budaya Tionghoa Indonesia, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Dudung menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas nasional.

“Tentunya juga akan menjaga stabilitas nasional, sehingga capaian untuk Indonesia Emas di tahun 2045 ini akan terjaga dan tercapai sesuai dengan cita-cita bangsa kita,” kata Dudung.

Forum tersebut menjadi wadah strategis untuk menyerap aspirasi, masukan, dan pandangan para pengusaha yang tergabung dalam PSMTI.

BACA JUGA: Momen HUT ke-27 PSMTI, Waktu Bersyukur dan Meneguhkan Kebersamaan

Tujuan, agar dapat disampaikan secara langsung kepada pemerintah melalui Kantor Staf Kepresidenan.

Dalam diskusi itu, Dudung menjelaskan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama.

Mulai dari penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, kepastian hukum, hingga stabilitas politik nasional.

“Banyak hal-hal yang saya sampaikan, terutama masalah bagaimana dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu juga mengungkapkan bahwa PSMTI memberikan sejumlah masukan terkait dinamika politik global, regional, dan nasional.

Bahan Pertimbangan

Dimana, nantinya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Selain isu politik, pembahasan turut mencakup kepastian hukum, kondisi ekonomi. Serta persoalan perpajakan yang dinilai berpengaruh terhadap iklim usaha.

Seluruh aspirasi tersebut akan ditampung melalui program KSP Mendengar. Dalam kunjungan KSP tersebut juga menerima berbagai aspirasi.

Kantor Staf Kepresidenan memastikan pemerintah akan terus menjaga stabilitas politik dan ekonomi sebagai fondasi pembangunan nasional.

Sementara itu, PSMTI menyatakan komitmennya untuk mendukung berbagai program pemerintah.

Termasuk proyek-proyek strategis nasional yang diarahkan untuk memperkuat daya saing Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Di sela kegiatan, Dudung juga menanggapi pertanyaan wartawan mengenai promosi jabatan Kolonel Inf. Muhammad Benrieyadin Sjamsoeddin menjadi Brigadir Jenderal sekaligus Komandan Korem 051/Wijayakarta.

“Ya memang pasti ada pertimbangan dari Panglima TNI. Karena ada hal-hal khusus mungkin yang menjadi pertimbangan dan itu ranahnya Panglima TNI,” kata Dudung. ***

Pos terkait