TURISIAN.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan kesiapannya menjadi daerah percontohan penguatan pendidikan Pancasila.
Program ini akan menyasar peserta didik sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
Pemerintah daerah akan menggandeng Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Komitmen itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dalam Simposium Refleksi 66 Tahun Sidang Umum Pertama MPRS di Gedung Merdeka, Museum Konferensi Asia Afrika, Bandung, Selasa, 10 November 2026.
Erwan mengatakan pendidikan Pancasila perlu diperkuat sejak dini.
Ia bahkan menawarkan Jawa Barat sebagai daerah percontohan pembangunan manusia melalui penanaman nilai-nilai Pancasila di sekolah.
“Kami, Provinsi Jawa Barat siap dijadikan role model pembangunan manusia Jawa Barat yang utuh melalui pendidikan Pancasila dari nilai-nilai dasar dari sekolah dasar,” ujar Erwan.
Menurut dia, pendidikan karakter menghadapi tantangan serius.
Perundungan
Ia menyoroti sejumlah kasus perundungan terhadap guru, termasuk tindakan kekerasan yang dilakukan murid terhadap tenaga pendidik.
Erwan membandingkan kondisi tersebut dengan pengalaman pendidikan pada masa lalu.
Saat itu, kata dia, guru memiliki posisi yang dihormati oleh murid.
“Dulu ketika kita sekolah, mana ada yang berani memanggil guru seenaknya. Ketika guru lewat, kita tunduk setunduk-tunduknya, saking hormat kepada seorang guru,” katanya.
“Sekarang kita lihat di berita, ada guru yang alami perundungan, bahkan dikeroyok oleh muridnya. Naudzubillah min dzalik, zaman kita dulu tidak ada seperti itu,” sambung ERwan
Bagi Erwan, pendidikan tidak semestinya berhenti pada pencapaian akademis.
Pembentukan Moral
Sekolah juga memiliki tanggung jawab membentuk moral, karakter, dan kepribadian peserta didik.
Ia mencontohkan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang pernah menjadi bagian penting dalam kurikulum sekolah.
Materi tersebut, menurut dia, memberikan ruang bagi pembentukan moral sekaligus pemahaman ideologi bangsa.
Kini, PMP telah berganti menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
BACA JUGA:Â Wagub Jabar Erwan Setiawan Dorong Pariwisata Bisa Tumbuh Berkelanjutan
Erwan menilai penguatan pendidikan moral dan pengamalan Pancasila tetap perlu mendapat perhatian lebih besar.
“Dulu ketika akan lulus SD, SMP, dan SMA, ada EBTANAS. Salah satu yang menjadi modal dasar adalah agama, kemudian Pendidikan Moral Pancasila. Sekarang PMP diganti menjadi PPKN,” ungkapnya.
Erwan melihat PPKN lebih banyak berbicara tentang hak dan kewajiban warga negara. Sementara pendidikan moral dan nilai-nilai Pancasila perlu terus diperkuat,” katanya.
Ia juga mengingatkan kembali pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang dahulu diberikan secara berjenjang, termasuk kepada aparatur sipil negara.
Ideologi Pancasila
Erwan mempertanyakan mengapa sejumlah pendekatan pendidikan karakter yang pernah diterapkan tidak lagi mendapat tempat yang kuat dalam sistem pendidikan sekarang.
“Kenapa hal-hal yang baik seperti itu hilang? Kenapa nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai moral sekarang berkurang pelajarannya di sekolah?” ujarnya.
Sementara itu Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyambut tawaran Jawa Barat tersebut.
Menurut dia, pendidikan merupakan salah satu jalur penting untuk menanamkan ideologi Pancasila kepada generasi muda.
BPIP, kata Yudian, telah menyiapkan perangkat pembelajaran berupa buku teks utama Pendidikan Pancasila.
Sejak 2022, lembaganya mengembangkan 12 buku untuk jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas, termasuk buku panduan bagi guru.
“Sejak 2022, kita sudah punya buku teks utama Pendidikan Pancasila. Ada 12 buku untuk jenjang PAUD, TK, SD, SMP, sampai SLTA, termasuk buku untuk guru. Metode pendekatannya juga sudah agak berbeda, karena lebih menekankan pada tindakan,” kata Yudian.
Ia menjelaskan, pembelajaran Pancasila tidak cukup disampaikan melalui teori dan hafalan. Siswa perlu diajak mengidentifikasi praktik nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekitarnya.
Guru, menurut Yudian, berperan membimbing siswa mengamati perilaku masyarakat yang mencerminkan pengamalan Pancasila. Dari pengamatan itu, siswa dapat mengenali tokoh-tokoh di daerahnya yang menerapkan nilai-nilai tersebut.
Penerapan Pancasila, kata dia, tidak terbatas pada kehidupan beragama atau kegiatan sosial. Nilainya juga dapat ditemukan dalam kepedulian terhadap lingkungan, aktivitas ekonomi, dan olahraga.
Materi pembelajaran
Selain melalui sekolah, BPIP mengembangkan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila melalui program Mahesawara.
Program ini berlangsung secara berjenjang, dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten dan kota.
“Kalau dulu namanya Manggala, sekarang kami punya nama Mahesawara. Ada tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. Jumlah yang sudah mengikuti program ini secara keseluruhan sekitar 900 orang,” ujar Yudian.
Sosialisasi buku teks utama Pendidikan Pancasila juga telah dilakukan di sejumlah provinsi, termasuk Jawa Barat.
Namun, Yudian mengakui kondisi geografis Jawa Barat membutuhkan pendekatan khusus agar program tersebut dapat menjangkau seluruh wilayah.
Menurut dia, keragaman karakteristik daerah menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan pendidikan ideologi Pancasila.
Karena itu, kerja sama pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar materi pembelajaran dapat diterapkan sesuai kondisi setempat.
Yudian berharap kesiapan Jawa Barat menjadi daerah percontohan tidak berhenti sebagai komitmen dalam forum simposium.
Program tersebut diharapkan melahirkan pola pembinaan karakter yang dapat diterapkan dan menjadi rujukan bagi daerah lain. ***
