TURISIAN.com – Kawasan wisata Puncak Bogor membara. Ratusan pedagang kaki lima (PKL) menolak penertiban yang dilakukan tim gabungan Pemda Kabupaten Bogor, Senin 24 Juni 2024.
Puing-puing berserakan di sepanjang jalan Raya Puncak hingga di ujung Masjid At-Taun. Para PKL yang kiosnya di bongkar memilih membakar rongsokan di tepi jalan.
Ruas jalan utama kawasan wisata ini sempat tersendat dan lumpuh akibat aksi demo pedagang PKL yang menolak relokasi ke Rest Area Gunung Mas.
Namun, menjelang petang hari, lalu lintas Jalur Wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kembali lancar.
BACA JUGA: Jalan-jalan ke Mini Mania Puncak Bogor, Serasa di Luar Negeri Lho
“Sudah lancar, sudah selesai. Penutupan jalan sebentar saja, tetapi tidak bisa dialihkan,” ujar Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bogor AKP Rizky di Cisarua, sore tadi.
Pantauan Turisian.com, sejak pukul 07.15 WIB, sekelompok pedagang menutup jalan raya di depan Rest Area Gunung Mas untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Aksi ini membuat kendaraan dari kedua arah terhenti total. Meski demikian, lalu lintas kembali normal setelah dialog antara para pedagang dengan Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu dan intervensi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Barusan lalu lintas sempat tersendat. Kini sudah normal, mungkin masih pelan-pelan karena barang-barangnya masih ada di situ,” kata AKP Rizky.
BACA JUGA: Tok, Jalur Alternatif Puncak Bogor Resmi Dibereskan, Ini Kata Menteri PUPR
Pembongkaran akan terus dilakukan
Sementara itu, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu menegaskan bahwa penertiban PKL di Kawasan Wisata Puncak tetap dilanjutkan meskipun ada penolakan.
“Penolakan itu biasa, ini sebenarnya bukan penggusuran tetapi penertiban dan penataan kawasan Puncak Bogor,” tegas Asmawa.
Penertiban dimulai dengan apel pasukan, dilanjutkan dengan dialog antara Asmawa dan para pedagang yang berdemo di depan rest area.
Meski sempat berdialog, Asmawa menginstruksikan petugas Satpol PP untuk membubarkan aksi demo dan melanjutkan pembongkaran lapak PKL di sepanjang Jalur Puncak.
BACA JUGA: Liburan ke Puncak Bogor, Coba Deh Nginep di Hotel Bintang 5 Ini
“Penertiban ini penting karena pemerintah pusat telah menyiapkan rest area dengan anggaran yang cukup fantastis, tetapi tidak dimanfaatkan selama ini,” jelas Asmawa.
Dibagian lain, Ketua DPRD Bogor turut mengingatkan agar relokasi PKL dilakukan secara humanis. Mengedepankan pendekatan persuasif dan dialog.
“Hal ini agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di kawasan wisata yang menjadi salah satu primadona Jawa Barat ini,” ujarnya.
Sedangkan beberapa pedagang yang ditemui mengungkapkan bahwa mereka pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi.
BACA JUGA: Keterisian Kamar Hotel di Puncak Bogor Mulai Merangkak Naik
Pedagang Pasrah
“Mau bagaimana, kami warga kecil tidak punya daya apa-apa. Sekarang kehidupan kami sudah hilang. Belum tau, harus bagaimana ke depan,” kata Asep PKL yang merelakan kiosnya di bongkar.
Asep menyakini, pembongkaran yang dilakukan ini tak akan memiliki dampak meningkatnya kunjunganb wisatawan.
“Mereka datang kesini, kan mau nongkrong sambil makan dan minum di warung-warung seperti ini. Dari puluhan tahun lalu sudah ada,” kata Asep.
Sedangkan Rina PKL lainnya mempertanyakan pembongkaran kios-kios di kawasan puncak.
“Ya kalau mau dibongkar, bongkar semua. Termasuk bangunan yang mega di puncak pas itu. Ada restoran besar jelas-jelas juga posisinya seperti kami, kok gak dibongkar. Dimana keadilannya, apa karen kami orang kecil, seenaknya saja diberlakukan seperti ini,” umpatnya.
Jika penangan PKL selanjutnya tidak segera dicarikan jalan keluar yang terbaik, maka tak menutup kemungkinan beberapa hati ke depan wisata Puncak Bogor membara lagi, ***
