TURISIAN.com — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat kian terpuruk akibat dualisme kepemimpinan yang belum menemukan titik temu.
Kondisi ini mendorong Kadin Indonesia mengambil langkah tegas dengan membekukan sementara atau menetapkan status quo terhadap kepengurusan Kadin Jabar.
Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia, Erwin Aksa, Minggu 5 Oktober lalu.
Penegasan ini dikemkakan dalam pertemuan dengan sedikitnya 20 pengurus Kadin kota/kabupaten dan delapan anggota luar biasa (ALB) di Hotel Grand Preanger, Bandung.
“Untuk sementara kepengurusan Kadin Jabar berada dalam status quo. Secara otomatis, status yang sama juga berlaku bagi kantor sekretariat Kadin Jabar di Jalan Sukabumi, Kota Bandung,” ujar Erwin.
Erwin menambahkan, pihaknya meminta waktu minimal satu minggu untuk mencari solusi terbaik atas kisruh yang terjadi.
Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah mempertemukan dua kubu yang bertikai. Yakni pihak yang mendukung hasil Musyawarah Provinsi (Muprov) Kadin di Bogor dan Muprov di Bandung, yang sama-sama digelar pada 24 September 2025.
“Ya, kita akan cari jalan keluar terbaik, salah satunya mempertemukan para pihak yang berseberangan,” kata Erwin.
Dari dua Muprov tersebut, Almer Faiq Rusidy terpilih sebagai ketua umum versi Bogor, sementara Nizar Sungkar terpilih dari hasil Muprov Bandung.
Menurut Erwin, Muprov di Bogor sejatinya bukanlah musyawarah resmi, melainkan hanya pra-Muprov.
“Ya itu yang saya dengar, tapi kemudian disebut sebagai Muprov Kadin Persatuan,” ujarnya.
Erwin juga menegaskan, semua aspirasi yang disampaikan oleh para Kadin daerah dan ALB dalam forum tersebut akan dibahas bersama pengurus Kadin Pusat.
Ia menilai, jika benar Muprov Bogor adalah Muprov Kadin Persatuan, seharusnya tidak ada pihak yang memprotes.
Namun faktanya, sebagian besar pengurus Kadin daerah justru menolak hasil Muprov Bogor.
Suasana Memanas: “Kadin Pusat Tidak Becus”
Pertemuan di Grand Preanger yang juga dihadiri mantan Ketua Kadin Jabar H. Cucu Sutara dan Caretaker Kadin Jabar Agung Suryamal sempat berlangsung tegang.
Beberapa pengurus Kadin daerah dan ALB menyesalkan adanya dugaan campur tangan pengurus Kadin Pusat dalam konflik ini.
Salah satu senior Kadin Jabar, Herman Muchtar, bahkan melontarkan kritik tajam.
“Kadin Pusat tidak becus. Seharusnya mereka jadi wasit, bukan ikut bermain,” tegas Herman.
BACA JUGA: Kadin-nya Malaysia Dukung Pembukaan Kembali Bandara Husein Sastranegara Bandung
“Jabar jangan dijadikan ajang ribut terus,” sambung Herman yang mengaku sudah lebih dari 20 tahun berkecimpung di organisasi itu.
Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Sunda (GPS), Ir. Dony Mulyana Kurnia, menyampaikan pernyataan emosional.
Dengan mata berkaca-kaca, Dony mengaku tak rela “tanah Sunda dikoyak-koyak” oleh konflik internal.
“Saya pernah dipenjara karena membela Kadin. Tolong, Pak Erwin, carikan jalan terbaik untuk kami,” ujarnya lirih.
Seruan agar Kadin Pusat Kembali ke Aturan Dasar
Dari sisi dunia usaha, Ketua DPP Apindo Jabar, Ning Wahyu Astutik, menilai dualisme ini berdampak serius pada iklim organisasi dan kepercayaan anggota
. “Selama Kadin Jabar masih dualisme, jangan harap ada kekompakan. Secara legal pun sulit, anggota jadi bingung mau bernaung di mana,” ujar Ning.
Para pengurus Kadin daerah dan ALB yang hadir sepakat, Kadin Pusat harus menjadikan AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO) sebagai dasar utama dalam menyelesaikan persoalan.
Mereka menilai, Muprov Bandung yang menghasilkan Nizar Sungkar sebagai ketua dilaksanakan sesuai dengan aturan organisasi, dan menganggap Agung Suryamal sebagai caretaker yang sah secara hukum.
Mantan Ketua Umum Kadin Jabar Cucu Sutara juga menekankan pentingnya netralitas Kadin Pusat.
“Pengurus pusat jangan ikut bermain. Cukup jadi wasit saja,” ujarnya.
Sementara itu, Agung Suryamal memaparkan kronologi dinamika Kadin Jabar sejak dirinya diangkat sebagai caretaker hingga saat ini.
Ia menegaskan, semua langkah yang diambilnya selalu berpedoman pada AD/ART organisasi.
“Saya ingin ketua yang memimpin Kadin Jabar adalah orang yang memenuhi syarat dan punya rekam jejak baik,” ucap Agung.
Dengan ditetapkannya status quo, masa depan Kadin Jawa Barat kini berada di persimpangan.
Dalam sepekan ke depan, bola panas penyelesaian konflik ini berada di tangan Kadin Indonesia. Menunggu apakah langkah mediasi Erwin Aksa akan berhasil meredam perpecahan.
Atau justru menambah luka dalam tubuh organisasi pengusaha terbesar di Jawa Barat. ***
