TURISIAN.com – Selama tiga hari, 150 pekerja hotel, restoran, dan kafe diuji untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi. Pemerintah menanggung semua biaya.
Gedung Hotel Grand Tryas, Cirebon, ramai sejak pagi. Bukan oleh tamu menginap, melainkan ratusan pekerja dari industri perhotelan, restoran, dan kafe yang duduk rapi menanti giliran diuji.
Mereka bukan tamu, tapi peserta uji kompetensi yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Cirebon, Jawa Barat, 22 hingga 24 Juli 2025.
Sebanyak 150 orang ikut serta dalam kegiatan ini. Mereka terdiri atas 125 karyawan hotel dan 25 pekerja restoran serta kafe.
“Mereka berasal dari 18 hotel anggota PHRI dan delapan restoran serta kafe dengan kontribusi pajak tertinggi di Kota Cirebon,” ujar Imam Reza Hakiki, Ketua PHRI Kota Cirebon.
Meski tak semuanya anggota asosiasi, Imam menegaskan pihaknya tetap membuka pintu selebar-lebarnya agar manfaat kegiatan ini bisa dirasakan luas.
Program uji kompetensi ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah kota dan pelaku industri pariwisata.
Kepala Disbudpar Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, mengatakan bahwa kegiatan tersebut digelar untuk memastikan tenaga kerja pariwisata memenuhi standar industri.
BACA JUGA: Kota Cirebon Siap Luncurkan 5 Destinasi Baru, Apa Saja?
Pelayanan Berkualitas
“Tujuannya jelas, agar mereka mampu memberikan pelayanan berkualitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya kepada Tempo.
Biaya pelatihan dan sertifikasi yang biasanya mencapai Rp2 juta hingga Rp3 juta per orang, kali ini ditanggung penuh oleh pemerintah daerah.
Agus menyebut langkah ini sebagai bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap sektor pariwisata.
“Ini sangat meringankan beban, baik bagi pekerja maupun perusahaan,” katanya.
Sertifikasi yang diberikan berlaku selama tiga tahun. Setelah itu, peserta wajib mengikuti uji ulang untuk memperpanjang masa berlakunya.
Agus berharap kegiatan semacam ini bisa digelar rutin—minimal tiga hingga empat kali dalam setahun.
“Jumlah karyawan hotel anggota PHRI saja sekitar 500 sampai 700 orang. Belum termasuk pekerja restoran dan kafe,” ujarnya.
Uji kompetensi ini, kata dia, adalah bagian dari upaya menjadikan Cirebon sebagai kota pariwisata berbasis budaya yang unggul.
Menurutnya, tenaga kerja yang tersertifikasi akan memberi dampak langsung terhadap daya saing industri pariwisata Cirebon di tingkat regional maupun nasional.
Pemerintah daerah berharap inisiatif ini tak berhenti di sini. Dengan dukungan berbagai pihak, cakupan kegiatan bisa diperluas, menjangkau lebih banyak pekerja.
Serta memperkuat posisi Cirebon sebagai destinasi wisata yang bukan hanya kaya budaya, tetapi juga unggul dalam pelayanan. ***
