TURISIAN.com – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) meraih juara pertama dalam kategori Badan Publik dengan Strategi Komunikasi Terbaik dari KIP.
Penghargaan tersebut diraih pada ajang Information Transparency Awards 2025 yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP). Diserahkan pada acara malam penghargaan di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis lalu.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyebut capaian ini sebagai hasil kerja kolektif dalam mempercepat implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Kemenpar.
“Penghargaan ini menjadi pengingat bahwa keterbukaan informasi publik sejatinya adalah kemudahan akses bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan,” ujar Widiyanti di Jakarta, Jumat 17 Oktober 2025.
Ia menegaskan komitmen Kemenpar untuk memperkuat diseminasi informasi yang inklusif.
Fokus berikutnya, kata dia, ialah memperluas akses layanan publik bagi kelompok rentan. Terutama komunitas teman tuli, agar hak atas informasi dapat dirasakan secara setara.
BACA JUGA: Kementerian Pariwisata Sebut Festival Asia Afrika Sebuah Perhelatan Yang Utuh
Bukti Keseriusan
Sementara itu Sekretaris Kemenpar Bayu Aji menambahkan, penghargaan itu menjadi bukti keseriusan institusinya. Khususnya, dalam melakukan transformasi birokrasi, khususnya di bidang layanan informasi publik.
“Kami terus memperkuat tata kelola komunikasi publik agar seluruh informasi dapat diakses dengan mudah, cepat, dan setara oleh masyarakat,” ucap Bayu.
Ia menambahkan, Kemenpar akan memperluas kanal komunikasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Sekaligus menjaga relevansi dan kualitas konten yang berpihak pada kepentingan publik.
Sedanngkan Ketua KIP Donny Yoesgiantoro menjelaskan, penghargaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Pameran Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025 yang berlangsung pada 14–16 Oktober 2025.
Dengan tema “Membangun Akses Informasi untuk Kemandirian Indonesia dan Berdaya Saing Global.” Pameran ini bertujuan memperluas akses informasi yang merata di seluruh lapisan masyarakat.
“Keterbukaan informasi adalah napas dalam pengelolaan negara yang mendorong masyarakat berperan aktif mengawasi kebijakan pemerintah,” kata Donny.
Ia juga menekankan pentingnya inovasi di setiap badan publik. Hal ini agar keterbukaan informasi tidak berhenti sebagai simbol, melainkan menjadi praktik nyata dalam pelayanan publik.
“Di era digital, akses terhadap informasi yang transparan dan akurat bukan hanya hak. Tetapi juga kebutuhan mendasar masyarakat,” ujar Donny.***
