TURISIAN.com — Ruang kelas tak selalu memiliki papan tulis dan bangku berderet. Bagi Kementerian Pariwisata, sawah, hutan, sungai, bengkel kerajinan, hingga rumah warga di desa bisa menjadi ruang belajar baru bagi para siswa.
Gagasan itu dibawa Kementerian Pariwisata dalam 9th Annual Convention SPK Indonesia 2026 di SIS North East Jakarta pada 30 September–2 Oktober 2026.
Kementerian memperkenalkan desa wisata sebagai destinasi edutrip, bukan sekadar tempat pelesiran.Melainkan ruang bagi siswa untuk berhadapan langsung dengan alam, kebudayaan, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat.
Enam desa wisata dipilih untuk tampil dalam forum tersebut. Mereka adalah Desa Wisata Kreatif Terong di Belitung, Kepulauan Bangka Belitung; Desa Wisata Krebet di Bantul.
Kemudian, Daerah Istimewa Yogyakarta; Desa Wisata Les dan Sudaji di Buleleng, Bali; Desa Wisata Bugisan di Klaten, Jawa Tengah; serta Desa Wisata Selamanik di Ciamis, Jawa Barat.
Sementara itu Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Ni Made Ayu Marthini mengatakan desa wisata memiliki modal untuk menjadi semacam laboratorium belajar di luar sekolah.
Pengetahuan Lokal
Kekayaan budaya, alam, pengetahuan lokal, hingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat diubah menjadi materi pembelajaran.
“Indonesia memiliki potensi desa wisata yang sangat kaya dan siap menjadi laboratorium belajar di luar kelas bagi para siswa,” kata Made dalam keterangannya, Rabu, 7 Oktober 2026.
Konsep itu sejalan dengan tema konvensi, “Rooted in Heritage, Empowered by Humanity, Driven by Leadership.”
Forum yang diselenggarakan perkumpulan sekolah yang tergabung dalam Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) Indonesia tersebut dihadiri kepala sekolah, direktur akademik, koordinator kurikulum, serta guru pembina.
Lebih dari 460 sekolah tercatat tergabung dalam Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia. Jumlah itu menjadi pasar potensial bagi desa wisata yang ingin masuk ke ceruk wisata edukasi.
Rombongan pelajar
Namun menjadikan desa sebagai ruang belajar tidak cukup dengan mengundang rombongan siswa.
Produk wisatanya harus dirancang agar memiliki tujuan pembelajaran yang jelas.
Dalam forum tersebut, perwakilan enam desa wisata menjadi panelis dalam diskusi bertajuk “Talkshow Desa Wisata”.
Mereka memaparkan karakter destinasi masing-masing, aktivitas yang bisa menjadi bahan pembelajaran, kesiapan fasilitas, hingga standar keselamatan bagi rombongan pelajar.
Kementerian Pariwisata mendorong pengelola desa wisata menyusun paket yang dapat dikaitkan dengan kurikulum sekolah.
Sains, kebudayaan, ilmu sosial, ekologi, hingga kewirausahaan bisa menjadi pintu masuk.
Siswa, misalnya, tak hanya melihat aktivitas masyarakat desa sebagai tontonan.
Mereka dapat mempelajari ekosistem, mengamati proses produksi kerajinan, memahami tradisi setempat. Atau melihat secara langsung bagaimana usaha kecil tumbuh dari sumber daya lokal.
Di titik itu, wisata edukasi bertemu dengan konsep experiential education. Anak-anak belajar melalui pengalaman, bukan semata-mata melalui buku teks.
Produk wisata edukasi
“Melalui promosi dan pemasaran langsung kepada para pengambil keputusan di sekolah. Kami berharap tercipta keterhubungan antara kebutuhan kurikulum sekolah dan produk wisata edukasi yang ditawarkan desa wisata,” ujar Made.
Kesiapan destinasi menjadi persoalan lain. Kementerian Pariwisata mendorong desa wisata memperkuat prosedur keselamatan, manajemen risiko, dan kesiapsiagaan.
Standar tersebut menjadi penting karena wisata edukasi melibatkan rombongan siswa yang memerlukan perlindungan lebih dibanding wisatawan umum.
Persoalan bisnis juga tak luput dari perhatian. Desa wisata didorong menyediakan skema harga khusus rombongan sekolah atau B2B price/group package.
Sistem pembayaran nontunai juga disiapkan untuk memudahkan sekolah mengatur perjalanan.
Dengan skema itu, edutrip tidak hanya menjadi program jalan-jalan sekolah. Ia diharapkan menjadi rantai ekonomi baru bagi masyarakat desa.
Promosi berisiko
Wisatawan pelajar membeli pengalaman. Desa menyediakan pengetahuan. Masyarakat memperoleh pendapatan.
Kementerian Pariwisata menyebut promosi dan pemenuhan kualifikasi destinasi sebagai dua pijakan penting pengembangan wisata edukasi.
Tanpa produk yang siap, promosi berisiko berhenti sebagai etalase. Sebaliknya, destinasi yang berkualitas tanpa pasar juga sulit berkembang.
“Desa wisata dapat menjadi mitra pembelajaran yang terpercaya bagi institusi pendidikan,” kata Made.
Bagi pemerintah, pengembangan edutrip sekaligus menjadi cara memperlebar manfaat pariwisata.
Desa tidak hanya diposisikan sebagai latar belakang destinasi. Tetapi sebagai pelaku utama yang menawarkan budaya, alam, pengetahuan lokal, dan kehidupan sehari-hari kepada pengunjung.
Program itu juga diarahkan untuk memperkuat kampanye Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI).
Segmen pelajar dipandang sebagai salah satu pasar yang dapat menggerakkan perjalanan wisatawan nusantara.
Jika gagasan itu berjalan, perjalanan sekolah tak lagi berhenti pada foto bersama dan oleh-oleh. Sawah bisa menjadi laboratorium ekologi.
Sanggar menjadi ruang belajar budaya. Produk UMKM menjadi pelajaran kewirausahaan.
Dan desa, untuk sesaat, menjadi sekolah tanpa pagar. ***
