TURISIAN.com – Sektor seni, budaya, dan industri kreatif kerap ditempatkan sebagai pelengkap dalam pembangunan ekonomi. Namun, pemerintah kini mencoba membalik cara pandang itu.
Cultural and Creative Industry (CCI) diyakini bukan sekadar ornamen, melainkan salah satu penopang penting ekonomi nasional.
Modal Indonesia tak kecil. Negeri ini memiliki sedikitnya 2.727 Warisan Budaya Takbenda (WBTb), dengan puluhan ribu lainnya masih dalam antrean proses registrasi dan verifikasi.
Kekayaan itu bukan hanya soal jumlah, tetapi juga kedalaman sejarah yang membentang dari Sabang hingga Merauke.
Dari asumsi itulah pemerintah, melalui Kementerian Kebudayaan, meluncurkan Dana IndonesiaRaya. Wajah baru dari Dana Indonesiana. Perubahan nama ini bukan sekadar kosmetik.
Sementara itu Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebutnya sebagai penanda fase baru, seiring berdirinya Kementerian Kebudayaan sebagai entitas mandiri yang fokus mengurus sektor ini.
“Program ini sebelumnya dikenal sebagai Dana Indonesiana, dan kini kita ubah menjadi Dana IndonesiaRaya seiring perubahan nomenklatur kementerian,” ujarnya.
Di balik pergantian nama, terselip agenda yang lebih besar: memperkuat tata kelola, memperluas cakupan program, sekaligus meningkatkan kualitas layanan.
Mudah Diakses
Pemerintah menjanjikan sistem yang lebih rapi, lebih transparan, dan yang tak kalah penting lebih mudah diakses.
Sedangkan untuk tahun ini, dana yang digelontorkan mencapai Rp500 miliar dari total anggaran Rp6 triliun.
Angka ini meningkat Rp1 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.
Dana tersebut akan disalurkan kepada pelaku budaya yang lolos seleksi, setelah melalui penilaian juri profesional.
Program ini tetap dikelola bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, dengan pengawasan Dewan Penyantun. Prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas menjadi fondasi yang terus ditekankan.
Jika melihat ke belakang, pertumbuhan program ini cukup mencolok. Pada 2024, jumlah penerima manfaat tercatat 346.
Setahun kemudian melonjak menjadi 2.117 penerima dari sekitar 7.000 proposal, dengan total pendanaan Rp141,78 miliar—naik lebih dari lima kali lipat.
Hingga 31 Maret 2026, program ini telah menjangkau 3.036 penerima dengan total penyaluran mencapai Rp594 miliar.
Namun angka-angka itu belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan. Wilayah seperti Bali, Jawa, dan Sumatera masih mendominasi.
Bahkan, pada tahun lalu, tak satu pun penerima berasal dari Papua. Sebuah ironi bagi program yang mengusung semangat inklusivitas.
Pemerintah mencoba menutup celah itu. Tahun ini, 33 Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) digerakkan sebagai perpanjangan tangan di daerah.
Mereka tak hanya bertugas mendampingi administrasi, tetapi juga memastikan program menyentuh wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Bambang Wibawarta menegaskan, Dana IndonesiaRaya diarahkan untuk memberi dampak luas dan inklusif.
Anak-anak, perempuan, hingga penyandang disabilitas menjadi kelompok yang mendapat afirmasi khusus.
Perbaikan juga dilakukan di sisi teknis. Masalah klasik seperti rekening dormant hingga kerumitan administrasi. Seperti dokumen yang harus dipindai dan diketik ulang.
Dimana kondisi ini disebut sebagai penyebab rendahnya serapan di masa lalu.
Kini, sistem berbasis teknologi informasi dikembangkan untuk menyederhanakan proses, dari pendaftaran hingga pelaporan.
Program ini dibuka mulai April 2026. Proposal diterima hingga Mei, dilanjutkan seleksi substansi pada Juni–Juli, dan pengumuman dijadwalkan pada Juli.
Cermat membaca syarat
Peserta, baik komunitas, individu, maupun lembaga dituntut cermat membaca syarat dan tahapan.
Cakupan program pun diperluas menjadi empat skema utama dengan 12 kategori kegiatan.
Mulai dari workshop, festival, hingga produksi media budaya. Dukungan juga diarahkan pada penguatan ekosistem budaya, termasuk Warisan Budaya Takbenda yang telah diakui UNESCO.
Di atas kertas, Dana IndonesiaRaya menawarkan harapan: memperkuat fondasi kebudayaan sekaligus mendorong ekonomi.
Namun seperti banyak program ambisius lainnya, ujian sesungguhnya terletak pada pelaksanaan—apakah ia mampu menjangkau mereka yang selama ini berada di pinggiran.
Jika berhasil, program ini tak hanya menjadi sumber pendanaan. Ia bisa menjelma sebagai fondasi baru pembangunan—yang berangkat dari akar budaya, tetapi menatap panggung dunia. ***
