TURISIAN.com – Di sebuah ruangan di Balai Kota, gagasan tentang satu jalur internet untuk seluruh birokrasi Kota Sukabumi dimatangkan.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi memegang kendali kebijakan yang mereka sebut Layanan Internet Satu Pintu.
Sebuah upaya merapikan lalu lintas data pemerintah agar lebih terintegrasi, efisien, dan terkendali.
Kepala Diskominfo Kota Sukabumi, Endah Aruni, menyebut langkah ini sebagai bagian dari transformasi digital sekaligus penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Integrasi jaringan dan aplikasi, kata dia, bukan sekadar urusan teknis. Di baliknya ada target efisiensi anggaran agar belanja pemerintah lebih tepat sasaran.
Skema tersebut menjangkau 31 perangkat daerah, 33 kelurahan, serta 18 Unit Pelaksana Teknis.
Seluruh kebutuhan koneksi internet kini dipusatkan dalam satu pengelolaan. Tidak lagi tersebar dan berdiri sendiri-sendiri.
Sementara itu Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, mengklaim kebijakan ini berbuah penghematan hingga Rp1,6 miliar dari pos pembayaran jaringan internet.
Dana sisa hasil efisiensi itu, menurut dia, akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.
Namun membangun sistem terpusat tak cukup hanya dengan kabel dan server. Diskominfo menggelar lokakarya bertajuk “Optimalisasi Manajemen Jaringan IT dan Securing Network untuk Mendukung Layanan Digital Pemerintah Daerah yang Terintegrasi, Transparan dan Aman” di kantor mereka.
Forum itu dimaksudkan untuk memperkuat pemahaman aparatur tentang arsitektur jaringan terintegrasi, manajemen jaringan, hingga penanganan gangguan.
Endah menegaskan, transformasi digital menuntut kesiapan sumber daya manusia. Tanpa itu, integrasi hanya menjadi jargon.
Lokakarya tersebut diikuti perwakilan berbagai organisasi perangkat daerah, menjadi ruang koordinasi sekaligus penyamaan persepsi.
Layanan Internet Satu Pintu diharapkan tidak berhenti pada klaim efisiensi. Tantangannya ada pada konsistensi pengelolaan dan keamanan jaringan.
Jika berhasil, sistem ini bukan hanya menghemat anggaran, tetapi juga menopang kualitas layanan publik yang lebih cepat dan transparan. ***
