Arus Wisatawan Ke Kota Bandung Meningkat, Pemkot Waspada Parkir

Arus Wisatawan
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan tampil dalam sebuah Podcast bersama PHRI Jawa Barat.(Foto: Turisian.com/Adisas)

TURISIAN.com – Libur panjang kembali menguji daya tahan Kota Bandung. Arus wisatawan yang masuk dari berbagai penjuru memang menggerakkan roda ekonomi.

Tapi sekaligus membuka kembali daftar persoalan klasik yang belum sepenuhnya terurai.

Pemerintah Kota Bandung pun dituntut bergerak cepat agar euforia wisata tak berubah menjadi keluhan massal.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut sedikitnya ada empat isu utama yang harus ditangani secara serius.

Dua di antaranya kemacetan dan parkir yang masih menjadi problem yang saling berkait dan sulit dipisahkan.

Menurut Farhan, kemacetan paling parah justru terjadi di pintu-pintu masuk kota, baik dari arah utara, selatan, maupun timur.

“Begitu masuk kota sebenarnya relatif lancar. Masalahnya parkir,” ujarnya,  Jumat, 9 Januari 2026.

Keterbatasan ruang parkir membuat kendaraan wisatawan kerap memanfaatkan badan jalan.

Parkir liar pun tumbuh subur, mempersempit ruas lalu lintas dan memperparah kemacetan.

Penertiban yang dilakukan selama ini dinilai belum memberi dampak jangka panjang.

BACA JUGA: Jepang Manjakan Wisatawan Asing dengan Program Babysitting, Seperti Apa?

“Operasi parkir liar itu seperti mengusir nyamuk. Diusir sebentar, tidak lama datang lagi,” kata Farhan.

Sebagai solusi jangka menengah, Pemerintah Kota Bandung menargetkan pembangunan fasilitas park and ride dalam dua tahun ke depan di sekitar 17 ruas jalan utama kawasan wisata.

Pemerintah juga membuka pintu bagi investor swasta untuk masuk ke sektor perparkiran, yang diperkirakan memiliki potensi ekonomi hingga Rp80 miliar per tahun.

Selain soal lalu lintas, persoalan sampah menjadi sumber kecemasan lain. Farhan mengungkapkan potensi terjadinya krisis sampah ketiga dalam satu tahun terakhir.

Jika tak diantisipasi, krisis itu diperkirakan muncul pada pertengahan Januari.

“Kami sekarang sedang deg-degan. Kalau hitungan normal, pada 12 Januari bisa terjadi krisis sampah lagi,” ujarnya.

Untuk meredam risiko tersebut, Pemkot Bandung menyiapkan pola pengelolaan sampah yang lebih menitikberatkan pada wilayah permukiman.

Pendekatan kewilayahan diharapkan dapat mengurangi tekanan di titik-titik pengolahan sampah dan mencegah penumpukan volume.

“Saya berharap pendekatan ini bisa menahan laju masalah sebelum menjadi krisis,” kata Farhan. ***

 

Pos terkait