TURISIAN.com – Gagasan memperluas akses tontonan film ke tingkat kecamatan kembali mengemuka. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai, selama ini distribusi film nasional masih terlalu terpusat di kota-kota besar.
Padahal, menurut dia, setelah sebuah film selesai diputar di pusat atau ibu kota provinsi, penayangannya semestinya bisa berlanjut hingga ke wilayah yang lebih kecil.
“Distribusi film perlu dirancang secara terintegrasi. Ini harus dikaji bersama Direktorat Film, Musik, dan Seni agar konsepnya betul-betul matang,” kata Fadli Zon di Jakarta, Jumat 9 Januari 2025.
Ia menyoroti minimnya layar bioskop di luar kabupaten dan kota. Kondisi ini membuat masyarakat di tingkat kecamatan masih jauh dari akses tontonan film layar lebar.
Karena itu, pengembangan bioskop di wilayah tersebut dinilai menjadi peluang sekaligus kebutuhan.
Di hadapan Menteri Kebudayaan, Ketua Umum Persatuan Film Keliling Indonesia (PERFIKI), Y. Endiarto, memaparkan konsep Bioskop Rakyat atau BIOSRA.
Inisiatif ini dirancang sebagai bioskop permanen yang hadir di setiap kecamatan dengan harga tiket terjangkau, sekitar Rp10 ribu.
“Ini bukan layar tancap. BIOSRA adalah bioskop permanen yang menayangkan film-film terbaru,” ujar Endiarto.
“Tujuannya menghadirkan keadilan tontonan sekaligus menumbuhkan ekonomi baru di tingkat kecamatan,” sambungnya.
Menurut dia, BIOSRA akan dibangun dalam bentuk gedung dua lantai berukuran 10 x 30 meter.
Lantai atas difungsikan sebagai ruang bioskop dan multifunction hall.
S,edangkan lantai bawah disiapkan sebagai ruang usaha bagi UMKM lokal non-franchise.
Peran PERFIKI
Dalam skema yang ditawarkan, PERFIKI berperan sebagai manajemen film. Adapun kepemilikan aset tetap berada di tangan pengusaha lokal.
Jika di suatu daerah belum tersedia investor, PERFIKI menyatakan siap mengambil peran awal dengan dukungan pemerintah pusat.
Sebagai langkah awal, PERFIKI merencanakan pembangunan proyek percontohan BIOSRA di Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta.
Proyek ini ditargetkan mulai berjalan setelah Lebaran tahun ini.
Tak hanya berfungsi sebagai ruang pemutaran film, BIOSRA juga diproyeksikan menjadi simpul pengembangan talenta perfilman daerah.
Melalui audisi dan kegiatan produksi lokal, BIOSRA diharapkan melahirkan aktor, kru, hingga rumah produksi dari daerah.
Sementara itu menanggapi pemaparan tersebut, Fadli Zon menyebut BIOSRA sebagai gagasan yang layak dikembangkan.
Menurut dia, penambahan jumlah layar akan memperkuat ekosistem perfilman nasional.
“Semakin banyak layar, tentu semakin baik. Semakin banyak bioskop, tentu kita dukung,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa masih banyak kabupaten dan kota di Indonesia yang belum memiliki bioskop sama sekali.
Karena itu, pemanfaatan aset daerah yang belum optimal, termasuk milik pemerintah, dinilai bisa menjadi salah satu solusi.
Kolaborasi antara pemerintah, pelaku film, dan pengusaha lokal ini diharapkan mampu membuka ruang baru bagi perfilman daerah. Sekaligus menggerakkan sirkulasi ekonomi dari kecamatan menuju kota. ***
