TURISIAN.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan langkah untuk menjaga mutu jurnalisme di tengah tantangan industri media yang kian berat.
Untu itu, pada 2026 pemprov Jabar berencana menggelar uji kompetensi wartawan (UKW) bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia.
Dua daerah dipilih sebagai lokasi pelaksanaan, Kota Bandung dan Majalengka.
Bandung akan menjadi lokasi pertama pelaksanaan UKW yang dijadwalkan berlangsung pada Februari 2026.
Program ini diproyeksikan sebagai upaya memperkuat profesionalisme wartawan sekaligus menopang keberlangsungan ekosistem media massa di Jawa Barat.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Bayu Rahkmana, mengatakan peningkatan kompetensi wartawan menjadi kebutuhan mendesak.
Pemerintah daerah, kata dia, memandang wartawan sebagai mitra strategis dalam penyebaran informasi publik. Karena itu, kualitas kerja jurnalistik perlu mendapat perhatian serius.
“Kami mendukung media dalam bentuk peningkatan kompetensi,” ujar Bayu saat menghadiri Focus Group Discussion Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri di Kantor Diskominfo Jawa Barat, Jumat, 19 Desember 2025.
Akses informasi publik
Berdasarkan data Dewan Pers, hingga akhir 2024 baru sekitar 30 ribu jurnalis yang mengantongi sertifikat kompetensi.
Angka itu dinilai masih jauh dari ideal jika dibandingkan dengan jumlah wartawan yang aktif di lapangan.
Dukungan pemerintah daerah, menurut Bayu, tidak berhenti pada penyelenggaraan UKW.
Pemprov Jawa Barat berkomitmen membuka akses informasi publik seluas-luasnya bagi media massa.
Transparansi informasi dinilai menjadi salah satu penopang utama keberlangsungan industri media sekaligus sarana mencerdaskan masyarakat.
Meski di tengah keterbatasan anggaran, Bayu menegaskan komitmen tersebut tetap dijaga.
“Alokasi anggaran tahun ini memang berkurang.
Tapi kami berharap hal itu tidak mengurangi upaya memberikan informasi yang mencerdaskan masyarakat,” ujarnya.
Pelaksana Tugas Ketua PWI Jawa Barat, Ahmad Syukri, berharap pemerintah tidak hanya hadir melalui program peningkatan kapasitas. Tetapi juga melalui kebijakan yang berpihak pada keberlangsungan media.
Menurut dia, campur tangan negara diperlukan untuk memastikan media tetap hidup di tengah tekanan ekonomi dan perubahan lanskap digital.
“Perlu ada regulasi yang memberi ruang hidup bagi media,” kata Syukri. ***
