TURISIAN.com — Bagi Adi Komar, menjaga reputasi pemerintah bukan sekadar menyusun siaran pers atau menghadiri konferensi pers.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat itu menyebut pekerjaan humas kini menuntut ketangkasan membaca gelombang opini publik. Bahkan sebelum opini itu berubah menjadi badai.
Dalam forum IKP Talks #7 bertajuk “Pemetaan Isu & Opini Publik: Peran Media Monitoring bagi Kehumasan Pemerintah Itu Penting”, yang digelar Kamis, 31 Juli 2025, Adi membeberkan kegelisahannya.
Ia mengutip data Komdigi RI tahun 2024 yang mencatat ribuan konten hoaks berseliweran di media sosial. B,anyak di antaranya tak sempat diklarifikasi.
“Hoaks bukan sekadar kabar bohong,” ujarnya.
“Ia bisa mengaburkan kebenaran, melumpuhkan kepercayaan, dan membuat penyelesaian masalah kian rumit.”
Adi mengingatkan, kerja kehumasan pemerintah tak cukup berhenti pada pemantauan tren.
Ia menekankan pentingnya strategi komunikasi yang dibangun di atas data, bukan spekulasi.
“Humas mesti gesit membaca isu, cepat merespons, dan tepat menyampaikan klarifikasi,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antardaerah. Koordinasi antara humas provinsi, kabupaten, dan kota, menurutnya, menjadi kunci.
Paling tidak untuk menekan agar informasi resmi tak tercecer di tengah hiruk pikuk dunia maya.
“Respons yang dilandasi data dan bukti adalah benteng terakhir,” ucapnya.
Sementara itu, dalam forum tersebut, hadir pula Virgana Targa Sapanji, dosen Sistem Informasi Universitas Widyatama, yang memberi materi sekaligus demonstrasi teknik media monitoring.
Ia memperkenalkan perangkat sederhana seperti Google Trends dan Google News. Hingga alat analitik berbayar yang dipakai untuk memetakan opini publik secara presisi.
BACA JUGA: DPRD Jawa Barat Kritik Rencana Memangkas Anggaran Media Pemprov Jabar
Harus Segera Ditanggapi
Menurut Virgana, perangkat humas tak boleh lagi pasif. Setiap unggahan media sosial, terutama yang bernada negatif, harus segera ditanggapi.
“Kalau diam, isu bisa melebar dan citra pemerintah terlanjur rusak,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar humas jeli menelusuri jejak pemberitaan lama yang berpotensi muncul kembali dalam konteks baru.
“Konsistensi pesan publik itu penting. Jangan sampai pernyataan sekarang justru membantah pernyataan yang lalu.”
Sedangkan, Kepala Bidang IKP Diskominfo Jabar, Viky Edya, berharap pelatihan semacam ini mampu memperkuat barisan humas pemerintah di semua level.
Ia mengajak peserta menerapkan apa yang diperoleh dari forum tersebut demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Reputasi pemerintah itu dibangun dari respons yang cerdas dan konsisten. Dan semua itu dimulai dari kemampuan membaca,” tutupnya. ***
