TURISIAN.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, angkat suara menanggapi rencana Gubernur Dedi Mulyadi yang akan memangkas anggaran belanja media massa.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI, Selasa, 29 April 2025, Ono menyebut kebijakan itu berpotensi mengganggu distribusi informasi publik dan merusak kualitas publikasi pemerintah.
“Media adalah bagian dari pentahelix dan pilar keempat demokrasi. Keberadaannya tak bisa dikesampingkan begitu saja,” kata Ono di Bandung, Selasa malam, 29 April 2025.
Menurut politisi dari PDI Perjuangan itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat semestinya menjaga kemitraan strategis dengan media massa.
BACA JUGA: IKN Jadi Magnet Baru Pariwisata di Kaltim, Ini Harapan DPD PUTRI
Ia menekankan pentingnya penyampaian informasi yang faktual dan berimbang. Terutama di tengah derasnya arus informasi digital.
“Media massa punya standar dan kode etik jurnalistik yang menjamin akurasi serta kredibilitas,” tegasnya.
“Itu pondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah,” sambung Ono.
Sementara Ono juga mengakui, di era digital, media sosial memang lebih cepat dan luas jangkauannya.
Tapi, ia mengingatkan, tak sedikit informasi di sana yang bersifat menyesatkan, bahkan hoaks.
Ia menyinggung maraknya buzzer dan warganet yang menyerang secara personal, termasuk dirinya.
“Saya sudah biasa diserang buzzer. Tapi yang utama bukan itu. Kita perlu tetap bertumpu pada media massa yang bisa dipertanggungjawabkan,” ucapnya. ***
