TURISIAN.com – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) resmi menerima pagu anggaran tahun 2025 setelah melalui proses efisiensi dan penyesuaian.
Langkah ini diambil untuk memastikan penggunaan anggaran yang optimal guna mendukung program-program prioritas sektor pariwisata.
Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan hal tersebut usai menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu lalu.
Widiyanti menegaskan, Kemenpar tetap berkomitmen menjalankan berbagai program unggulan untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia.
“Hari ini kami diminta menjelaskan berapa efisiensi yang dilakukan dari sisa anggaran yang telah disetujui DPR untuk ditindaklanjuti,” ujar Widiyanti.
Beberapa program unggulan yang akan dijalankan antara lain Gerakan Wisata Bersih, digitalisasi pariwisata melalui Tourism 5.0.
Kemudian, program Pariwisata Naik Kelas, pengembangan event berbasis intellectual property (IP) Indonesia, serta penguatan Desa Wisata.
Target 2025: Peningkatan Kontribusi Pariwisata
Sementara itu, target sektor pariwisata tahun 2025 tetap difokuskan pada peningkatan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), perolehan devisa. erta peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara.
Selain itu, peningkatan tenaga kerja sektor pariwisata dan pencapaian peringkat Travel and Tourism Development Index juga menjadi prioritas.
Menpar Widiyanti menegaskan, efisiensi anggaran tidak akan menghambat pencapaian target.
Justru, langkah ini dianggap sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
BACA JUGA: Target Kementerian Pariwisata Ingin Menambah Destinasi Super Prioritas
Agen Promosi Pariwisata
Termasuk kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta.
“Kami juga melakukan sosialisasi kepada duta besar-duta besar yang akan berangkat ke luar negeri,” ujarnya.
“Mereka bisa menjadi agen promosi pariwisata. Kolaborasi ini akan kami tingkatkan. Kami juga mendorong investor untuk berinvestasi di 9 Kawasan Ekonomi Khusus dan 3 badan otorita,” sambung Widiyanti.
Efisiensi Anggaran: Tantangan atau Peluang?
Sebagai bagian dari strategi efisiensi, Kemenpar akan mengoptimalkan anggaran operasional. Termasuk pengurangan biaya rapat dan perjalanan dinas, tanpa mengganggu operasional utama.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyatakan, efisiensi anggaran perlu dimaknai sebagai pendorong kinerja kementerian/lembaga.
“Ini tentang bagaimana membangkitkan semangat seluruh jajaran, dari eselon dua, tiga, empat, hingga pegawai kecil,” tegasnya.
Jangan sampai mereka kehilangan semangat berkarya demi bangsa dan negara.
“Tapi, spiritnya adalah menggunakan anggaran sekecil mungkin tanpa mengabaikan kinerja mereka sebagai aparatur negara,” tambah Lamhot.
Sedangkan, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menekankan, efisiensi anggaran tidak boleh mengubah target program kerja Kementerian Pariwisata.
“Kementerian Pariwisata juga diharapkan dapat meningkatkan indeks kinerja kepariwisataan pada tahun 2025,” ujar Evita.
Rapat Kerja tersebut turut dihadiri oleh para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenpar.
Dengan langkah efisiensi ini, usai menerima pagu anggaran diharapkan kinerja sektor pariwisata Indonesia semakin kuat di tahun mendatang. ***
