Kemenparekraf Perkuat Kolaborasi dengan Forkomda Atasi Krisis Pariwisata di Labuan Bajo

Forkomda
Staf Ahli Menteri Manajemen Krisis Kemenparekraf Fadjar Hutomo saat memberikan pemaparan terkait penanganan krisis pariwisata. Foto: Dok.Kemenparekraf

TURISIAN.com – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melalui Biro Komunikasi kembali menggulirkan Forum Komunikasi Daerah (Forkomda).

Langkah ini bertujuan meningkatkan kolaborasi serta memperkuat tata kelola komunikasi krisis pariwisata. Khususnya,  di destinasi super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada Kamis, 20 Juni 2024.

Dalam sambutan yang disampaikan melalui rekaman video, Menparekraf  Sandiaga Salahuddin Uno menekankan bahwa industri pariwisata merupakan sektor yang rentan terhadap berbagai jenis krisis.

Terutama yang berkaitan dengan reputasi dan citra. Reputasi yang baik dalam industri pariwisata adalah aset berharga yang tidak berwujud.

BACA JUGA: Bupati Wakatobi Bertekad Ciptakan Banyak Desa Wisata, Ada Dukungan Kemenparekraf

“Oleh karena itu, mempertahankan reputasi membutuhkan tata kelola komunikasi yang efektif,” ujar Sandiaga.

Sejak 2023, Biro Komunikasi Kemenparekraf telah menyusun buku panduan komunikasi krisis yang bertujuan untuk mencegah, merespons, dan memulihkan kondisi krisis kepariwisataan. Yakni, melalui strategi komunikasi yang matang.

Penguasaan substansi panduan ini sangat diperlukan guna menyusun strategi untuk melindungi citra ekosistem pariwisata.

“Semoga forum ini dapat meningkatkan kemampuan teoritis dan meningkatkan kesiapsiagaan para pemangku kepentingan. Utamanya,  dalam menghadapi krisis dengan komunikasi, menuju pariwisata yang tangguh dan berkelanjutan,” kata Sandiaga.

Sekretaris Kemenparekraf Ni Wayan Giri Adnyani, menambahkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, sektor pariwisata telah menghadapi berbagai krisis. Baik yang berskala kecil maupun besar. Dan, disebabkan oleh faktor alam ataupun non-alam.

BACA JUGA: Kolaborasi Kemenparekraf dengan Kemenhub Luncurkan Program Mudik Gratis

Panduan komunikasi krisis

“Namun faktanya, sektor parekraf nasional selalu mampu menghadapi krisis tersebut dan bangkit lebih kuat. Ini berkat kerja sama yang solid dari seluruh pemangku kepentingan,” kata Ni Wayan Giri.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, menjelaskan bahwa forum ini merupakan tindak lanjut dari buku panduan komunikasi krisis yang disusun pada tahun 2023.

Kegiatan ini juga telah diadakan di Bali dan Yogyakarta.

“Saya berharap melalui forum ini, para pemangku kepentingan dapat memahami tugas komunikasi krisis. Yaitu,  untuk meminimalisir dampak pemberitaan negatif bagi industri pariwisata,” kata Dewi.

BACA JUGA: Bank Indonesia Rilis Laporan KEKSI, Sektor Pariwisata Ramah Muslim 2023 Tumbuh 11 Persen

Sedangkan Staf Ahli Menteri Manajemen Krisis Kemenparekraf Fadjar Hutomo, menekankan bahwa krisis kepariwisataan dapat memberikan pengaruh negatif dan mengganggu kinerja ekosistem pariwisata.

Setiap pemangku kepentingan memiliki peran yang sama pentingnya dalam menciptakan sinergi untuk menjaga persepsi publik terhadap pariwisata Indonesia tetap positif.

“Tidak ada yang memiliki peran paling penting dalam sektor pariwisata. Tata laksana pemerintahan yang kolaboratif sangat diperlukan. Hal ini agar sinergi antar seluruh pemangku kepentingan sektor pariwisata bisa terealisasi,” kata Fadjar.

Dibagian lain, Plt. Direktur Utama Badan Pengelola Otorita Labuan Bajo Flores, Frans Teguh, berharap seluruh peserta Forkomda Labuan Bajo-Flores dapat menyepakati langkah-langkah pengelolaan informasi saat terjadi krisis kepariwisataan.

BACA JUGA: Menparekraf Upayakan Harga Tiket Pesawat Murah Berlaku di Semua Provinsi

“Kami di badan otorita siap berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk menciptakan tata kelola komunikasi terkait pariwisata Labuan Bajo Flores,” ujar Frans.

Buku panduan komunikasi krisis dapat diakses melalui Siparnas di laman https://sisparnas.kemenparekraf.go.id.

Panduan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pejabat daerah dan masyarakat luas sebagai sarana edukasi untuk mitigasi risiko yang berpotensi menimbulkan krisis.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat, Paulus Setahu, serta 43 orang perwakilan dari instansi dan satuan kerja di Kabupaten Manggarai Barat. ***

Pos terkait